Harga: Rp. 37.300,00
Deskripsi:
Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah perlu memerhatikan banyak
aspek karena Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas dan memiliki
potensi dan kondisi yang berbeda-beda. Perlu adanya pendekatan
pengelolaan pembangunan melalui perencanaan tata ruang secara nasional,
kabupaten/kota, dan ke depan diperlukan adanya tata ruang pada tingkat
perdesaan. Perencanaan ini pun perlu melibatkan stakeholders
terutama pendekatan politik dalam mengawasi setiap program, sehingga
makna otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tercapai.
Melalui undang-undang otonomi daerah tersebut sistem pemerintah yang
sebelumnya bersifat sentralistik direformasi sehingga bobot pembangunan
didesentralisasi ke pemerintahan kabupaten dan kota dengan harapan
efisiensi dan kualitas pembangunan nasional akan semakin meningkat.
Asumsi mendasari ini dengan menggeser bobot pembangunan ke daerah maka
proses pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat dan lingkungan,
sehingga pengambilan keputusan tentang strategi pembangunan dan
pelaksanaannya akan lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.
Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, dituntut
adanya pola pendekatan pada masyarakat. Pembangunan sebenarnya adalah
pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga
diperlukan penataan yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.
Untuk menunjang pembangunan tersebut diperlukan adanya sumber dana
pemerintah dengan mendatangkan investor, sehingga mampu memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Dalam buku ini dijelaskan pengembangan wilayah dan penataan ruang
berbasis lingkungan menuju kota masa depan dalam menunjang pembangunan
berkelanjutan. Pendekatan politik sebagai solusi dalam mendalami peran
serta semua masyarakat dalam pembangunan, sehingga menghasilkan pola
pendekatan masyarakat menuju masyarakat berdaya, mandiri secara
berkelanjutan.
Nuk ka komente:
Posto një koment